Militerisasi Tata Kelola Sipil: Ancaman bagi Akuntabilitas Demokrasi

Logika News - Dia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada niat jahat, melainkan pada godaan efisiensi yang mengabaikan prinsip demokrasi dan akuntabilitas sipil.

Mengutip filsuf Karl Popper, Jaleswari menyebut demokrasi bukanlah pemerintahan oleh orang terbaik, melainkan sistem yang memungkinkan rakyat mengganti penguasa tanpa pertumpahan darah.

"Demokrasi itu soal akuntabilitas, soal mekanisme, soal siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Menurut dia, ketika negara menugaskan tentara untuk mengurus pangan, membangun koperasi, atau menjaga proyek strategis nasional, negara mungkin memperoleh hasil cepat secara fisik, tetapi kehilangan rantai akuntabilitas sipil.

"Ketika ada masyarakat adat yang tanahnya dirampas, ketika ada petani yang protes, mereka harus mengadu kepada siapa? Kepada bupati, menteri, atau komandan batalyon?” kata Jaleswari.

Dia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “the rule of nobody”, istilah yang dikutip dari Hannah Arendt, yakni situasi ketika garis tanggung jawab menjadi kabur sehingga tidak ada pihak yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Semua orang hanya menjalankan tugas, semua orang hanya menjalankan perintah. Itu bahaya terbesar militerisasi tata kelola sipil,” ujarnya.