Kritik terhadap Target Sertifikasi Tanah Presiden Jokowi: Apakah Realistis?

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (FAKTA), Anhar Nasution, mengemukakan kritik terhadap ambisi Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil. Tahun ini, Presiden menargetkan penerbitan lima juta sertifikat lahan, dengan rencana meningkat menjadi tujuh juta sertifikat pada tahun depan dan sembilan juta pada tahun 2019.

Menurut Anhar, target yang ditetapkan oleh Presiden tersebut tergolong ambisius dan berpotensi mengakibatkan beban kerja berlebihan bagi aparat BPN. "Sembilan juta sertifikat adalah sebuah target yang amat sangat fantastis dan fenomenal jika hal ini bisa diwujudkan. Namun pertanyaannya, apakah staf di Kementerian itu akan mampu melaksanakannya?" ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (28/4).

Untuk mencapai target tersebut, Anhar menjelaskan bahwa diperlukan jumlah petugas ukur yang memadai. Ia menyoroti bahwa sejak tahun 1984, BPN tidak lagi mendidik dan melahirkan petugas ukur baru. Saat ini, diperkirakan jumlah juru ukur di BPN tidak lebih dari 2.000 orang di seluruh Indonesia.

"Itu pun tidak semua memiliki pengetahuan mumpuni di bidang pengukuran. Secara logika, satu orang juru ukur hanya mampu menghasilkan tidak lebih dari 10 bidang tanah yang berstandar internasional. Dari pengukuran hingga pengadministrasian memakan waktu sekitar dua minggu," jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, Anhar menambahkan, satu juru ukur hanya mampu menyelesaikan 8-10 bidang tanah dalam sebulan kerja. Ia mengingatkan bahwa jika target dikejar dengan cara yang terburu-buru, seperti hanya memantau melalui Google Maps, risiko sengketa batas dan tumpang tindih sertifikat di masa depan bisa meningkat.