Logika News - Pemerintah baru-baru ini melantik ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan lulusan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Langkah ini mencerminkan pendekatan keliru dalam menyelesaikan masalah bangsa dan berpotensi mengaburkan batas antara reformasi dan pelayanan publik.
Pelantikan ribuan ASN lulusan Latsarmil oleh Kementerian Pertahanan mengindikasikan adanya militerisasi sistematis dalam ruang sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait integritas dan kompetensi birokrasi yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pelayanan publik.
Masalah yang dihadapi oleh birokrasi bukanlah invasi militer, melainkan kelumpuhan sistemik yang merusak fungsi ASN. Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi, antara lain politisasi birokrasi yang mengakibatkan meritokrasi runtuh, budaya feodalisme yang mengutamakan kepatuhan kepada atasan, serta praktik maladministrasi dan komersialisasi pelayanan publik. Selain itu, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital juga menjadi kendala serius dalam tata kelola pemerintahan.
Penegakan disiplin melalui pendekatan militer dalam ASN dipandang sebagai solusi yang salah. Korupsi dalam sektor pertahanan dan kurangnya transparansi anggaran menunjukkan bahwa sektor militer juga tidak lepas dari masalah. Memaksakan Latsarmil kepada ASN justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu mendasar yang perlu dibenahi dalam birokrasi. Upaya ini perlu dihentikan agar birokrasi tetap berfungsi sebagai pelayan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.