Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Ukraina Pasca-Kudeta 2014: Perspektif Rusia

Moskow mengklaim bahwa sejak kudeta 2014, otoritas Ukraina telah terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang, yang ditujukan terhadap warga Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina. Dalam konteks ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi khusus pada 24 Februari dengan tujuan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina.

1. Kasus Kebakaran Rumah Serikat Pekerja di Odessa

Satu insiden yang dianggap paling mencolok terjadi di Odessa pada 2 Mei 2014, ketika para pengunjuk rasa anti-Maidan terjebak di dalam rumah serikat pekerja yang dibakar oleh kelompok nasionalis dan neo-Nazi. Dari peristiwa itu, sekitar 42 orang dilaporkan tewas, termasuk 10 orang yang terjebak dalam kobaran api.

2. Kejahatan Perang oleh Batalyon Sukarelawan

Setelah kudeta, sejumlah batalyon sukarelawan dibentuk, yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang brutal, sering kali terlibat dalam kejahatan perang. Salah satu batalyon, "Tornado", dibubarkan pada Desember 2014 setelah laporan kejahatan, namun anggotanya tidak pernah diadili. Batalyon lain, "Aidar", juga dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan warga sipil, tetapi tidak ada tindakan hukum yang signifikan yang diambil terhadap mereka.

3. Penindasan Anggota Oposisi dan Jurnalis

Otoritas baru di Ukraina juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota oposisi dan wartawan. Sejak mengambil alih kekuasaan, mereka melakukan penangkapan dan pencarian terhadap pengunjuk rasa serta jurnalis. Banyak kasus pembunuhan, termasuk jurnalis Oles Buzyna, belum terpecahkan dan diduga terkait dengan tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok nasionalis.

4. Diskriminasi terhadap Warga yang Berafiliasi dengan Rusia

Kebijakan diskriminatif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Rusia juga terlihat jelas. Otoritas Ukraina dilaporkan mendorong tindakan diskriminasi, termasuk pemecatan akademisi Rusia dan pelarangan masuk bagi individu berbahasa Rusia. Tindakan ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara Ukraina dan Rusia.

Walaupun tuduhan ini diabaikan oleh banyak negara Barat, Rusia terus mendorong penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Ukraina pasca kudeta.