Kritik Kebijakan dan Pentingnya Memfokuskan pada Substansi, Bukan Latar Belakang

Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat setelah terjadinya kematian seorang anak di Flores. Kejadian tersebut memicu pertanyaan tentang efektivitas dan prioritas kebijakan ini. Dalam konteks ini, kritik yang muncul seharusnya diuji berdasarkan data dan fakta yang ada. Namun, arah diskusi justru bergeser ketika publik mulai menyoroti latar belakang pendidikan Ketua BEM UGM, terkhusus mengenai ijazah Paket C yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan logika, di mana menyerang latar belakang pribadi (argumentum ad hominem) tidak menyelesaikan substansi kritik yang diajukan.

Pendidikan Kesetaraan dan Stigma Sosial

Secara normatif, pendidikan kesetaraan Paket C diakui oleh negara dan setara dengan SMA. Pengakuan ini didasarkan pada regulasi dalam sistem pendidikan nasional yang memberikan legitimasi hukum kepada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Oleh karena itu, menyebut ijazah Paket C sebagai "lebih rendah" tanpa dasar hukum yang kuat merupakan klaim yang cacat premis. Argumen seharusnya bersandar pada norma yang berlaku, bukan pada persepsi pribadi atau bias sosial.

Namun, pengakuan administratif tidak selalu mencerminkan kompetensi aktual. Ijazah hanya menunjukkan penyelesaian jenjang pendidikan, dan tidak dapat dijadikan ukuran final dari kemampuan berpikir seseorang. Banyak individu yang memiliki gelar tinggi, tetapi lemah dalam analisis. Sebaliknya, terdapat juga mereka yang menempuh jalur alternatif, namun mampu menunjukkan kinerja akademik dan kepemimpinan yang baik. Contohnya, seorang mahasiswa filsafat yang mampu menyusun argumen yang kuat dan memimpin organisasi dengan baik.

Bias Struktural dan Kesalahan Penalaran

Stigma terhadap pendidikan nonformal sering kali muncul akibat bias struktural dalam masyarakat. Banyak orang menganggap sekolah formal sebagai satu-satunya standar martabat intelektual. Dalam konteks ini, penyerangan terhadap latar belakang pendidikan seseorang untuk melemahkan argumennya adalah contoh dari ad hominem fallacy. Ketika publik terjebak dalam logika ini, mereka mengabaikan substansi kritik yang seharusnya diuji berdasarkan kebenaran dan relevansi data.

Pertanyaan krusial yang harus diajukan adalah: apakah jalur pendidikan seseorang menentukan validitas argumen kebijakan? Dalam filsafat logika, kebenaran argumen bergantung pada koherensi, bukti, dan relevansi, bukan pada biografi pembicara. Jika seseorang mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka isi argumennya yang perlu diuji.

Memahami Jenis Argumen dalam Diskusi Publik

Dalam filsafat logika, terdapat perbedaan antara ad hominem, ad populum, dan ad rem. Argumentum ad hominem menyerang pribadi dan bukan isi argumen. Misalnya, menyatakan "Ia lulusan Paket C, jadi kritiknya tidak layak didengar" adalah salah, karena fokusnya bukan pada data. Argumentum ad populum, di sisi lain, mengandalkan dukungan massa tanpa mempertimbangkan substansi. Sebagai contoh, mengatakan "Program ini pasti benar karena banyak yang setuju" mengabaikan fakta bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara.

Dalam diskusi kebijakan, penting untuk kembali pada standar rasional yang mengedepankan koherensi, relevansi, dan bukti. Apakah premis yang diungkapkan konsisten? Apakah data dapat diverifikasi? Apakah kesimpulan mengikuti alasan yang diajukan? Tanpa ketiga unsur ini, diskusi bisa dengan mudah berubah menjadi serangan personal atau euforia mayoritas. Demokrasi membutuhkan argumen yang dapat diuji, bukan sekadar opini yang viral.