Logika Fakta

Kontroversi Putusan Kasasi terhadap Baiq Nuril: Korban Pelecehan Menjadi Tersangka

Putusan pemidanaan terhadap Baiq Nuril Maknun, seorang pegawai honorer di sekolah menengah atas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan. Nuril, yang menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya, kini justru dihadapkan pada tuduhan penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan, yang berisi percakapan cabul dari kepala sekolahnya.

Pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Nuril terbukti bersalah, namun putusan tersebut berbalik di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), di mana Nuril dinyatakan bersalah. Hingga saat ini, putusan kasasi tersebut belum dapat diakses di laman resmi MA, sehingga alasan di balik perubahan putusan ini masih misterius.

Kasasi berfungsi untuk memutus penerapan hukum, dan dalam konteks ini, diduga MA melakukan penafsiran terhadap unsur "penyebarluasan" dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur tentang delik yang berkaitan dengan distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Tuduhan terhadap Nuril berfokus pada tindakan menyerahkan rekaman percakapan kepada orang lain, yang dianggap sebagai "penyebarluasan" konten tersebut.

Namun, pendekatan yang hanya melihat dari sudut pandang hukum tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti fakta bahwa Nuril adalah korban pelecehan, dapat mengabaikan substansi dari kasus ini. Relasi kuasa yang ada antara Nuril dan atasannya, di mana pelaku adalah kepala sekolah dan Nuril adalah pegawai honorer, memberikan tekanan psikologis yang signifikan terhadap tindakan Nuril.

Pengadilan Negeri Mataram telah menangkap konteks tersebut dalam keputusan awalnya, sehingga putusan MA yang membalikkan keadaan ini menjadi polemik. Ada beberapa isu yang perlu dicermati dalam kasus ini:

Konsistensi Hukum: Sistem pemeriksaan berjenjang yang membedakan antara pemeriksaan fakta dan penerapan hukum dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Namun, dalam kasus Nuril, argumen yang mendasari putusan MA dianggap lemah, sehingga patut dipertanyakan.
Patuhi Pedoman Peraturan: MA seharusnya terikat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas dalam kasus yang melibatkan perempuan. Dalam hal ini, tampaknya peraturan tersebut diabaikan.
Norma Pasal 27 ayat (1) ITE: Pemberlakuan pasal ini tampak dapat disalahartikan, mengingat rumusan yang longgar dapat menjerat tindakan yang tidak disengaja. Pemerintah dan DPR diharapkan untuk mengevaluasi regulasi dalam Undang-Undang ITE agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru.

Saat ini, terdapat dua jalur yang dapat diambil, yaitu mengajukan peninjauan kembali atau meminta amnesti dari Presiden. Namun, peninjauan kembali berisiko tinggi, mengingat adanya potensi benturan kepentingan di antara hakim agung yang memeriksa. Sementara itu, amnesti umumnya diberikan dalam konteks kasus politik.

Penting untuk menekankan bahwa semua upaya harus dilakukan untuk melindungi Nuril dan korban lain dari pemidanaan yang tidak adil. Sikap dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung menjadi kunci dalam menentukan arah penyelesaian kasus ini. Sebagai korban, Nuril seharusnya tidak menjadi pihak yang disalahkan.