Kelompok Minoritas Pertanyakan RUU Hukum Perdata Seragam di Gujarat

Kelompok minoritas agama – Kristen dan Muslim – di Negara Bagian Gujarat, India barat, telah menyatakan keraguan setelah pemerintah menyetujui RUU hukum perdata seragam untuk menggantikan hukum privasi berbasis agama yang sedang diberlakukan.

RUU tersebut mengusulkan satu kode hukum seragam untuk mengatur perkawinan, perceraian, warisan, dan adopsi di semua komunitas agama.

RUU tersebut disetujui dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Ketua Menteri Bhupendra Patel pada 19 Maret.

Laporan media lokal mengatakan RUU tersebut akan diajukan dalam sesi Majelis Legislatif Negara Bagian yang sedang berlangsung agar para anggota dapat membahas dan menyetujuinya.

Gujarat, negara bagian asal Perdana Menteri Narendra Modi, diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu, yang telah lama menganut hukum perdata umum untuk seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa.

RUU di Gujarat mengusulkan kewajiban pendaftaran pernikahan dan perceraian bagi semua pasangan, jika tidak, akan dikenakan denda sebesar 10.000 rupee (106,68 dolar AS).

Namun, RUU ini mengizinkan pasangan untuk menikah sesuai dengan adat dan praktik keagamaan mereka. Bahkan pasangan yang hidup bersama tanpa menikah pun harus mendaftar ke otoritas yang ditunjuk dan memberitahukannya jika terjadi perceraian.

Anak-anak dari pasangan yang hidup bersama tanpa menikah akan dianggap sebagai anak sah, dan perempuan berhak menuntut nafkah jika pasangannya meninggalkannya.

RUU ini melarang poligami, dan pelanggar akan menghadapi hukuman penjara hingga tujuh tahun.

Perceraian selain yang diberikan oleh putusan pengadilan akan dihukum hingga tiga tahun penjara. Hanya anggota komunitas pribumi, yang secara resmi ditetapkan sebagai Suku Terdaftar (ST), yang dikecualikan dari kode seragam dan dapat terus mengikuti adat dan praktik tradisional mereka, demikian bunyi RUU tersebut.

Pastor Cedric Prakash SJ seorang aktivis HAM yang berbasis di Gujarat, mengatakan pernyataan pemerintah tentang “memprioritaskan hak dan perlindungan yang setara bagi perempuan perlu disambut baik.”

Namun, RUU tersebut tidak menjelaskan apakah kerangka hukum umum yang diusungnya akan berdampak pada keluarga Hindu yang tidak terbagi (yang memungkinkan penghematan pajak untuk keluarga Hindu tradisional yang bersatu) di antara isu-isu kontroversial lainnya,” kata Pastor Prakash kepada UCA News pada 20 Maret.

Ia juga bertanya apakah kode umum tersebut akan memungkinkan non-Hindu untuk mengadopsi anak Hindu, yang saat ini mengharuskan mereka untuk melalui proses birokrasi yang panjang.

“Pertanyaan utamanya, apakah hukum baru ini benar-benar seragam untuk semua, atau apakah ini senjata lain untuk menargetkan minoritas agama di negara ini?” tanya Mujahid Nafees, koordinator Komite Minoritas di Gujarat, seraya menjelaskan UU tersebut sebagai “kode sipil yang ditargetkan terhadap umat Kristiani dan Muslim.”

“Apakah perlunya UU ini, mengingat Konstitusi India melindungi hukum privasi dan tradisi berbagai komunitas agama,” tanya Nafees.

Para pemimpin Muslim percaya bahwa ketentuan RUU yang melarang poligami dan perceraian berdasarkan agama merupakan campur tangan terhadap kebebasan mereka untuk menjalankan agama.

“Mengapa masyarakat adat dikecualikan dari cakupannya? Bukankah mereka warga negara yang setara di negara ini?” tanya Nafees.

Jika RUU itu disahkan, Gujarat akan menjadi negara bagian kedua di India, setelah Uttarakhand, yang juga diperintah oleh BJP, yang mengadopsi kode hukum seragam.

Goa, yang terletak di pantai barat India, adalah satu-satunya negara bagian dengan kode hukum umum, yang diperkenalkan ketika masih menjadi koloni Portugis.

India tidak memiliki hukum seragam untuk urusan privasi. Sebaliknya, India memiliki beragam kode hukum yang berbeda berdasarkan tradisi adat istiadat dari berbagai komunitas dan kepercayaan.