Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, mengungkapkan kritik terhadap salah satu pemberitaan dari majalah ternama berinisial “T” yang dianggap tidak adil dan membangun framing negatif terhadap Partai NasDem serta Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa, 14 April 2026, Erna menilai bahwa pemberitaan tersebut lebih banyak berisi insinuasi daripada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. "Berita Majalah Tempo penuh insinuasi. Faktanya sangat minim. Lebih tepat disebut gosip clickbait ketimbang jurnalisme. Majalah Tempo merusak kredibilitasnya sendiri yang selama ini dikenal dengan jurnalisme investigatifnya," ujarnya.
Erna juga menyoroti inkonsistensi logika dalam framing yang dibangun oleh media tersebut. Ia berpendapat bahwa pemberitaan secara implisit menggambarkan Partai NasDem sebagai pihak yang pasif, seolah-olah “ditawarkan” dalam konfigurasi kekuasaan, sementara di sisi lain, narasi yang muncul justru menyudutkan Partai NasDem sebagai pihak yang oportunis.
“Dalam framing yang mereka bangun, seolah-olah NasDem berada pada posisi ditawarkan. Artinya, secara logika, posisi kami pasif. Tetapi anehnya, justru NasDem yang disudutkan, bahkan Ketua Umum Bapak Surya Paloh yang menjadi sasaran, seolah-olah kami sangat berkeinginan dan sangat oportunis. Ini jelas tidak adil dan menunjukkan bias yang serius dalam cara pemberitaan disusun,” tegas Erna.
Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak pernah berusaha meminta atau mengejar jabatan di pemerintahan. “Faktanya selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak mengemis-ngemis jabatan ke pemerintah. Tapi, mereka men-framing seolah-olah partai kami paling oportunis,” lanjutnya.
Erna menilai bahwa narasi yang kontradiktif seperti ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga dapat merusak kualitas diskursus demokrasi. Ia berpendapat bahwa pemberitaan semacam ini lebih mengedepankan sensasi daripada akurasi dan keseimbangan informasi.
Di akhir pernyataannya, Erna mengingatkan pentingnya kebebasan pers yang dijalankan dengan tanggung jawab tinggi, terutama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. "Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi. Namun ketika framing dibangun tanpa konsistensi logika dan basis fakta yang kuat, maka yang terjadi bukan lagi jurnalisme yang mencerahkan, melainkan pembentukan opini yang bias," tutup Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu ini.