Teater Dialog di Hambalang: Ketegangan antara Data dan Narasi

Pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang baru-baru ini menyisakan pertanyaan mendasar mengenai fungsi dari ruang diskusi tersebut: apakah benar adanya ruang untuk dialog yang konstruktif, atau justru sekadar panggung untuk legitimasi?

Kehadiran tokoh-tokoh kritis seperti Najwa Shihab dalam pertemuan tersebut sempat menumbuhkan harapan akan terwujudnya mekanisme check and balances yang sehat. Namun, yang terjadi malah menyerupai sebuah teater, di mana data dan rasionalitas terpinggirkan oleh retorika yang penuh emosi dan romantisme nasionalisme.

Prabowo, dengan gaya komunikasinya yang khas, berulang kali menegaskan keterbukaan terhadap kritik. Namun, setiap kali diskusi menyentuh isu sensitif, seolah-olah muncul tembok tak kasat mata yang dibangunnya sendiri—sebuah “Haqqul Yaqin”, keyakinan mutlak yang tidak memberi ruang bagi keraguan. Ketika Najwa mengemukakan data seputar penyempitan ruang demokrasi dan tindakan represif aparat, respons yang muncul lebih berupa peningkatan nada suara dan gestur dominatif ketimbang evaluasi berbasis prosedur.

Dalam konteks ini, paradoks komunikasi terlihat jelas. Di satu sisi, Prabowo ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin demokratis yang siap menghadapi debat terbuka. Di sisi lain, ia menggeser arena perdebatan dari ranah rasional ke moral—memanfaatkan empati sebagai perisai. Kritik terhadap kebijakan dilihat seolah-olah sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Padahal, demokrasi yang sehat justru menuntut kemampuan untuk menganalisis data tanpa terjebak dalam dramatisasi emosi.

Momen paling krusial muncul saat isu-isu strategis seperti program Food Estate dan transparansi anggaran pertahanan dibahas. Data satelit, laporan audit, dan temuan teknis dari panelis tampak kehilangan bobotnya. Prabowo dengan lihai beralih ke narasi yang lebih besar: “kedaulatan bangsa” dan “ancaman global.” Ini bukan hanya teknik retorika, melainkan strategi komunikasi yang efektif untuk mengubah kegagalan teknis menjadi persoalan eksistensial.

Dalam situasi seperti ini, suara yang menguat bukan hanya sekadar ekspresi emosional, melainkan alat dominasi. Ia menguasai frekuensi ruang diskusi, menenggelamkan data yang disampaikan dengan tenang, dan secara halus membingkai kritik sebagai sesuatu yang meragukan dan bahkan tidak patriotik.

Penggunaan istilah “Haqqul Yaqin” mengindikasikan pergeseran penting: dari kepemimpinan berbasis data menjadi kepemimpinan yang lebih bersifat keyakinan personal. Dalam perspektif komunikasi politik, ini mencerminkan bentuk penekanan emosional yang tidak memperkuat argumen, melainkan mengakhiri perdebatan. Ketika keyakinan ditempatkan di atas verifikasi, ruang kritik perlahan-lahan berubah menjadi ruang kesungkanan.

Forum di Hambalang pada akhirnya lebih terasa sebagai ruang yang dikendalikan ketimbang sebagai ruang pertukaran ide. Kritik diizinkan hadir, tetapi tidak diberi kekuatan untuk mengubah. Ia sekadar menjadi ornamen yang memperindah citra keterbukaan.

Peristiwa ini menegaskan satu hal: di bawah kepemimpinan Prabowo, ruang kritik mungkin tampak terbuka secara simbolik, namun pintu kebijakan tetap tertutup rapat oleh keyakinan pribadi. Jika frekuensi suara terus mengalahkan akurasi data, maka yang tersisa hanyalah monolog yang dibungkus seolah-olah dialog.

Demokrasi memerlukan keberanian untuk berbicara serta kerendahan hati untuk mendengar—termasuk mengakui bahwa bahkan keyakinan seorang pemimpin pun bisa keliru. Tanpa itu, forum seperti di Hambalang hanya akan menjadi ritual estetis yang tampak dialogis, namun pada kenyataannya hanya mengukuhkan kekuasaan.