Pernyataan Kontroversial Anggota DPRD Bengkalis Memicu Diskusi Publik

BENGKALIS, RIAU24JAM.COM — Di tengah meningkatnya tuntutan akan akurasi dan verifikasi informasi, sebuah pernyataan dari seorang anggota DPRD Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan, telah memicu reaksi negatif di kalangan publik. Dalam sebuah tangkapan layar yang beredar di media sosial, ia diduga mengatakan, "media sampah kalau gak tau fakta jangan buat berita." Pernyataan ini dinilai merendahkan dan menciptakan stigma yang tidak konstruktif terhadap media.

Pernyataan tersebut muncul di saat pemberitaan terkait kecelakaan yang masih dalam tahap pengumpulan fakta. Dalam konteks ini, jurnalisme menghadapi tantangan besar berupa tekanan waktu dan keterbatasan informasi, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip verifikasi dan koreksi. Kesalahan yang terjadi seharusnya diperbaiki dengan data dan bukan dengan serangan verbal.

Menggunakan istilah "media sampah" bukan hanya sekadar kritik; hal ini mencerminkan pandangan yang tidak menghargai kontrol publik. Menutup mata terhadap fakta dan kemudian menyalahkan pembawa informasi merupakan tindakan yang tidak produktif. Ketika fakta belum sepenuhnya terungkap, serangan justru diarahkan kepada media yang menyampaikan informasi.

Imbas dari Stigma Negatif

Pernyataan yang merendahkan ini dapat mengubur substansi berita dan menciptakan kebisingan yang tidak perlu. Dalam suasana kebisingan tersebut, kebenaran sering kali menjadi korban utama. Sebuah kritik yang sehat seharusnya menguji isi berita, bukan menciptakan stigma yang merugikan.

Saat dihubungi oleh Riau24jam.com melalui pesan WhatsApp pada Selasa (31/3/2026), Tantowi Saputra Pangaribuan belum memberikan tanggapan. Ketidakhadirannya untuk memberikan klarifikasi justru menambah kesan bahwa sikap diam dapat lebih menggaungkan suara daripada kata-kata itu sendiri.

Pentingnya Klarifikasi dan Etika dalam Demokrasi

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa dalam sistem demokrasi, pers memiliki hak untuk melakukan kesalahan dan harus dikoreksi, tetapi bukan untuk dihina. Ketika seorang pejabat memilih untuk merendahkan, yang terpengaruh bukan hanya media tetapi juga standar etika yang berlaku.

Akhirnya, publik mengharapkan bukan suara yang paling keras, tetapi fakta yang paling akurat. Sejarah mencatat bahwa mereka yang menolak untuk diuji oleh kebenaran biasanya lebih takut pada cahaya kebenaran daripada pada kesalahan itu sendiri.