Menimbang Kritik Faisal Basri: Antara “Sesat Nalar” dan “Salah Kelola” Pemerintah

Sejumlah tulisan Faisal Basri (FB) dalam serial yang ia sebut sebagai “sesat nalar” memantik perdebatan tentang ketepatan istilah yang digunakan untuk menggambarkan persoalan kebijakan pemerintah. Dalam salah satu pembacaan terhadap tulisan-tulisan tersebut, kritik FB dinilai lebih tepat mengarah pada persoalan “sesat peran” atau “sesat fungsi”—yang juga disebut sebagai “salah kelola”—ketimbang “sesat nalar.”

Argumen “irrelevant conclusion” dalam pembacaan atas tulisan FB

Pembacaan itu menilai bahwa penalaran yang digunakan FB dapat dikategorikan sebagai irrelevant conclusion (ignoratio elenchi), yakni ketika argumen dan data yang diajukan dianggap “dipaksakan” untuk mendukung kesimpulan tertentu. Dalam konteks ini, kesimpulan yang dipersoalkan adalah klaim bahwa pemerintah melakukan “sesat nalar.”

Menurut pembacaan tersebut, data dan argumentasi yang disampaikan justru lebih kuat menunjuk pada kesimpulan lain, yakni pemerintah melakukan “sesat peran atau sesat fungsi” dalam arti “salah kelola,” sebagaimana istilah itu disebut sendiri oleh FB.

Contoh data harga komoditas dan implikasi penyelundupan

Salah satu contoh yang dikemukakan adalah data terkait harga komoditas pertanian—seperti beras dan jagung—yang disebut lebih mahal di tingkat petani dalam negeri dibandingkan harga komoditas serupa di pasar internasional. Kondisi tersebut dinilai mendorong maraknya penyelundupan karena adanya potensi keuntungan besar.

Dalam pembacaan itu, rangkaian argumentasi terkait harga komoditas dan dampaknya dipandang lebih konsisten mengarah pada kesimpulan “sesat kelola,” bukan “sesat nalar.” Penegasan ke arah “salah kelola pemerintah” juga dinilai tampak pada bagian penutup tulisan FB yang menyebut pemburukan pangan nasional telah berlangsung lama, sementara upaya pembenahan dinilai masih bersifat tambal sulam—misalnya menyelesaikan persoalan jagung tetapi memunculkan masalah kenaikan harga ayam dan telur.

Kemungkinan jalur “sesat nalar” yang tidak diuraikan

Meski demikian, pembacaan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perspektif lain yang dapat digunakan untuk menelusuri klaim “sesat nalar” sebagaimana disimpulkan FB, termasuk dalam kritik yang menyasar kementerian tertentu seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

Namun, jalur argumentasi menuju kesimpulan “sesat nalar” dinilai belum dibangun secara terbuka dalam tulisan-tulisan serial tersebut. Premis-premis yang menjadi dasar kesimpulan dianggap masih berada pada tataran pengandaian, sehingga hanya dapat dipahami oleh FB dan pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Kesimpulan: kritik tetap relevan untuk perbaikan tata kelola

Pada akhirnya, pembacaan itu menyatakan bahwa dari dua tulisan terbaru FB dalam serial tersebut, tidak ditemukan kondisi yang memenuhi syarat untuk mendukung klaim “sesat nalar.” Seluruh data dan argumentasi dinilai lebih mendukung kesimpulan “sesat fungsi/sesat peran” pemerintah—tentu dalam kerangka pandang Faisal Basri.

Meski ada perbedaan penilaian atas istilah yang digunakan, kritik-kritik FB dipandang tetap diperlukan sebagai masukan bagi perbaikan manajemen dan tata kelola berbagai aspek pembangunan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi.