Kritik Publik dan Respons Pejabat: Gejala Neo-Patrimonialisme dalam Praktik Kekuasaan

Logika News - Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi pola komunikasi yang menarik dalam interaksi antara publik dan pejabat pemerintah. Ketika kritik terhadap kebijakan muncul, respons yang diberikan oleh pejabat sering kali beralih dari substansi kebijakan menuju serangan personal terhadap pengkritik.

Awal Kejadian

Contoh terbaru dari fenomena ini terlihat ketika Dino Patti Djalal mengungkapkan pertanyaan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Respon pemerintah mencakup penjelasan mengenai strategi diplomasi dan capaian yang diperoleh. Namun, penjelasan tersebut juga menyertakan sentilan mengenai masa jabatan Dino sebagai wakil menteri luar negeri, yang mengalihkan perhatian dari isu kebijakan menjadi soal kelayakan personal pengkritik.

Perkembangan

Situasi serupa terjadi ketika kritik muncul terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan provokatif dari Tiyo Ardianto dari BEM UGM yang menyebut SPPG sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran” direspons defensif oleh pejabat, yang menganggap kritik tersebut sebagai penghinaan terhadap pekerja program Makan Bergizi Gratis. Ini menunjukkan kecenderungan untuk mempersonalisasi kritik, mengalihkan fokus dari substansi kebijakan ke penghinaan pribadi.

Kondisi Terakhir

Masalah ini mencerminkan jejak-jejak neo-patrimonialisme dalam praktik kekuasaan. Dalam kerangka ini, kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai serangan pribadi, dan kekuasaan dianggap sebagai perpanjangan dari kehormatan pemimpin, bukan sebagai mandat dari warga. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya merespons kritik dengan argumen dan data, bukan dengan menyerang personal pengkritik. Sikap defensif yang menganggap kritik sebagai pembangkangan menciptakan paradoks dalam praktik demokrasi, di mana legitimasi tidak hanya bergantung pada hasil pemilu, tetapi juga pada kemampuan untuk menerima kritik dan mempertanggungjawabkan kebijakan secara transparan.