Kebo Nyusul Gudel: Ketika Negara Terjebak dalam Narasi yang Tak Logis

Pengenalan Konsep Kebo Nyusul Gudel

Dalam budaya Jawa, terdapat ungkapan yang cukup terkenal, yaitu "Kebo Nyusul Gudel". Istilah ini menggambarkan sebuah kondisi yang terbalik, di mana orang tua seharusnya menjadi pengajar, tetapi justru belajar dari anak. Dalam konteks pemerintahan saat ini, ungkapan ini mencerminkan situasi di mana otoritas negara yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan, malah berbalik dan "menyusu" pada nalar rakyat.

Kekacauan dalam Kebijakan Publik

Situasi ini terlihat jelas dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini menjadi sorotan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa program ini menyembelih 19.000 ekor sapi setiap hari. Angka ini, meskipun terdengar mengesankan, menjadi bahan tertawaan bagi rakyat yang memiliki akses informasi. Di lapangan, belum ada bukti nyata mengenai keberadaan daging sapi dalam menu MBG. Justru, jika memang yang disembelih adalah ayam, mengapa tidak disampaikan secara jujur bahwa yang dimaksud adalah 19 juta ekor ayam?

Ketidakcocokan data ini menciptakan kesan bahwa para elit pemerintah menganggap rakyat sebagai "kebo" yang mudah ditipu dengan angka dan statistik yang tidak realistis. Di era informasi saat ini, publik dapat dengan cepat memvalidasi data dan informasi. Ketika negara menyebarkan informasi yang tidak akurat, rakyatlah yang harus mengoreksi dan memberikan pemahaman yang benar kepada pemerintah.

Retorika Berbahaya dalam Menanggapi Kritik

Ketidakpahaman ini berlanjut dengan pernyataan Menteri HAM yang menyebut bahwa menolak MBG berarti melanggar hak asasi manusia bagi orang miskin. Pernyataan ini menunjukkan logika yang tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi membahayakan.

Kritik yang disampaikan oleh mahasiswa, termasuk Ketua BEM UGM, bukanlah penolakan terhadap pemenuhan gizi rakyat. Mereka justru menyoroti manajemen proyek yang dianggap tidak transparan, minim riset, dan rawan kebocoran. Menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng untuk menutup kritik adalah bentuk intimidasi yang tidak seharusnya terjadi.

Mahasiswa, yang seharusnya fokus pada studi, kini terpaksa terjun untuk memperbaiki pemikiran para elit pemerintah. Dalam hal ini, rakyat kembali diposisikan sebagai guru bagi otoritas, yang seharusnya memimpin dan memberikan arahan yang benar.