Vietnam Waspadai Ancaman Invasi AS di Balik Diplomasi Hangat

HANOI, KOMPAS.com - Di balik jabat tangan hangat dan peningkatan status diplomatik ke level tertinggi, tersimpan kekhawatiran mendalam militer Vietnam terhadap Amerika Serikat (AS).

Sebuah dokumen internal militer yang bocor mengungkap bahwa Hanoi masih memandang Washington sebagai ancaman eksistensial yang berpotensi melancarkan "invasi kedua".

Dokumen bertajuk "Rencana Invasi ke-2 AS" tersebut memberikan gambaran langka mengenai paradoks kebijakan luar negeri Vietnam, merangkul AS secara ekonomi dan diplomatik, namun tetap waspada secara militer.

Ketakutan akan "Revolusi Warna"

Laporan yang dirilis oleh The 88 Project, organisasi HAM yang memperoleh dokumen tersebut, menyebutkan bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar paranoia dari segelintir pejabat.

"Ada konsensus di seluruh pemerintahan dan di berbagai kementerian," ujar Ben Swanton, direktur The 88 Project, dikutip dari AP News, Selasa (3/2/2026).

Dokumen yang diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024 ini mengeklaim, AS berpotensi menggunakan "peperangan konvensional" untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Komunis.

Strategi ini sering disebut sebagai "revolusi warna", sebuah gerakan protes massa yang didukung asing untuk mengubah rezim.

Meskipun risiko perang terbuka dinilai kecil, militer Vietnam merasa perlu siaga penuh.

"Karena sifat agresif AS, kita perlu waspada untuk mencegah AS dan sekutunya menciptakan dalih melancarkan invasi ke negara kita," bunyi petikan dokumen tersebut.

Diplomasi yang terganjal ideologi

Ketegangan ini muncul justru saat hubungan kedua negara mencapai titik puncaknya.

Pada 2023, Presiden Joe Biden menandatangani "Kemitraan Strategis Komprehensif" dengan Vietnam, menyejajarkan posisi AS dengan mitra tradisional Vietnam seperti Rusia dan China.

Namun, dokumen militer tersebut justru melihat niat lain di balik kemitraan itu.

AS dituding menggunakan isu kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, hingga agama untuk secara bertahap merongrong pemerintahan sosialis dari dalam.

Nguyen Khac Giang, peneliti dari ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, menilai dokumen ini menonjolkan faksi konservatif di dalam Partai Komunis yang bersekutu erat dengan militer.

"Pihak militer tidak pernah merasa nyaman melanjutkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat," kata Giang.