Indonesia Desak DK PBB Tindak Pelanggaran Israel yang Ganggu Perdamaian Palestina

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono turut hadir dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (18/2/2026).

Pertemuan yang membahas berbagai perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina ini mengangkat tema "The situation in the Middle East, including the Palestinian question" ini dihadiri oleh lebih dari 25 pembicara dari berbagai negara.

"Barusan kita menghadiri pertemuan DK PBB dalam rangka bahas situasi di Palestina. Seperti kita ketahui bahwa sejak gencatan senjata terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang memakan korban jiwa terus terjadi dan ini yang menjadi concern kita bahwa perdamaian kemudian gencatan senjata juga terjadi. Dan proses pembicaraan ke arah berikutnya, ke fase berikutnya, itu seringkali digerogoti oleh hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Itu yang tadi kita suarakan," terang Menlu Sugiono dalam press briefing usai pertemuan DK PBB, yang turut diliput langsung oleh jurnalis Liputan6.com Teddy Tri Setio Berty.

"Juga situasi di Tepi Barat di mana secara de facto terjadi aneksasi oleh pendudukan Israel. Ini juga merupakan concern yang kita sampaikan. Hal ini juga akan menggerus upaya perdamaian sesuai dengan yang disampaikan oleh DK PBB lewat Resolusi 2803 dan juga di proposal damai yang diluncurkan Presiden (Donald) Trump."

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan, "Semua concern juga saya berdiskusi dengan beberapa Menlu di kawasan mengenai perkembangan ini. Perkembangan ini tidak pernah terjadi sejak 1967. Dan ini membutuhkan perhatian yang luar biasa besar karena seperti kita ketahui bersama akan ada rapat perdana dari Board of Peace (BoP) yang diharapkan akan membahas tentang proses lanjutan dari gencatan senjata dan perdamaian yang telah terjadi ini. Namun, kita juga akan menyuarakan hal-hal yang jadi concern kita dan negara-negara di kawasan, terutama di Group of Eight itu yang tadi disampaikan (di) rapat DK."

Dengan pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi, lantas bagaimana Indonesia menilai keseriusan komitmen Israel pada Board of Peace?

Menjawab hal tersebut, Menlu Sugiono mengatakan, "Ya itu yang kita tanyakan seberapa ingin sebenarnya perdamaian terjadi. Seberapa ingin mereka dengan solusi dua negara yang kita yakini merupakan satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan situasi di sana. Dan juga seberapa ingin mereka mengikuti aturan dan hukum internasional, Piagam PBB, dan resolusi yang pernah dikeluarkan."

KTT Perdana Board of Peace

Terkait dengan pertemuan perdana Board of Peace, Menlu Sugiono menuturkan, "Terus terang kita juga belum tahu formatnya. Tapi rencananya besok dimulai lebih pagi dari rencana semula. Pukul 08.40 rencana akan dimulai dan akan disampaikan beberapa hal, dari chairman BoP, executive board -nya. Tapi yang pasti negara-negara anggota diberi kesempatan untuk bicara."

Usai terlibat dalam pertemuan DK PBB, Menlu Sugiono juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral di antaranya dengan Menlu Pakistan, Mesir, dan Yordania.

"Diskusinya situasi di Tepi Barat. Mereka sampaikan ini pelanggaran sangat serius sejak 1987, ini butuh suatu pemahaman dan cara pandang yang sama untuk kita kemudian disampaikan di BoP," ungkap Menlu Sugiono.